Sosialisasi 4 Pilar Pembangunan Berbangsa dan Bernegara di Kelurahan Kuripan pada Hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012

Narasumber :  
1. Bapak  H. Habib Hamid Abdullah, SH, MH Anggota Dewan Perwakilab Daerah  (DPD)  dan 
2. Bapak Rifqi Nizami Karsa Yuda  dari UNLAM 

Latar belakang masalah

Berbagai fenomena bermunculan seiring semakin menipisnya realisasi nilai-nilai luhur yang terkemas dalam empat pilar kebangsaan. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana seharusnya empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dapat benar-benar fungsional dalam memembentuk karakter bangsa dan bernegara? Bagaimana pilar kebangsaan dapat berjalan sinergis sehingga menopang terciptanya karakter bangsa yang dicita-citakan. Tulisan ini akan mencoba menjawab secara ringkas permasalahan tersebut di atas dalam perspektif keterkaitan pilar kebangsaan dengan karakter yang semestinya tercipta, agar negara Indonesia yang dicitakan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tetap berdiri kokoh.

Empat Pilar Kebangsaan

   1.      Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan  dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan  sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi negara dan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa, Pancasila merupakan landasan utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat subtansial, pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa. 

      2.      Undang-Undang Dasar 1945

Derivasi nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karena itu, landasan kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa adalah norma konstitusional UUD 1945. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus dipertahankan menjadi norma konstitusional bagi negara Republik Indonesia.

Keluhuran nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memancarkan tekad dankomitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak akan mengubahnya. Paling tidak ada empat kandungan isi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan untuk tidak mengubahnya. Pertama, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam alinea pertama secara eksplisit dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan itu dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh karena itu, tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi. Implikasi dari norma ini adalah berdirinya negara merdeka dan berdaulat merupakan sebuah keniscayaan. Alasan kedua adalah di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma yang terkait dengan tujuan negara atau tujuan nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa atas berdirinya NKRI. Tujuan negara itu meliputi empat butir, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  (2) memajukan kesejahteraan umum, (3)  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita itu sangat luhur dan tidak akan  lekang oleh waktu. Alasan ketiga, Pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaran Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Alasan keempat adalah karena nilainya yang sangat tinggi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila.

Selain pembukaan, dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat norma-norma konstitusional yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia, pengaturan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, identitas negara, dan pengaturan tentang perubahan UUD 1945 yang semuanya itu perlu dipahami dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengembangan karakter bangsa, norma-norma konstitusional UUD 1945 menjadi landasan yang harus ditegakkan untuk kukuh berdirinya negara Republik Indonesia.

      3.      NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, landasan keempat yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap NKRI.

      4.      Bhineka Tunggal Ika

Landasan  selanjutnya yang mesti menjadi perhatian semua pihak dalam pembangunan karakter bangsa adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Semboyan itu bertujuan menghargai perbedaan/keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam keadilan” dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia.  Akan tetapi, keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa  bukan untuk dipertentangkan, apalagi dipertantangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecah-belah. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi  penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pengertian :  Karakter, Karakter Bangsa, dan Pembangunan Karakter Bangsa

Karakter adalah  nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

           Karakter bangsa adalah  kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku  berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku  berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dankomitmen terhadap NKRI.

Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar  dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama  seluruh komponen bangsa dan negara.

                                  Warga masyarakat yang terdiri dari Anggota Dewan Kelurahan,
                                  Ketua RW,Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Ulama dan Pemuda
                         sedang mendengarkan paparan dari Bapak H. Habib Hamid Abdullah, SH, MH
                                         dan Bapak  Rifqi Nizami Karsa Yuda dari UNLAM

Rapat Koordinasi dengan warga RT 27 bersama Polsekta dan Koramil Banjarmasin Timur membahas maraknya peredaran obat daftar G dan Miras dilingkungan warga

Warga RT.27 sedang mendengarkan arahan dari Lurah, Polsekta dan Koramil 

Banjarmasin Timur serta ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat

Ketua RT.27 bapak Wijaya bersama warganya menyampaikan beberapa

keluhan dan permasalahan yang ada dilingkungan warganya 

Ketua FKPM Kelurahan Kuripan bpk Muhammad sedang menyampaikan 

beberapa solusi dan kesimpulan hasil rapat 

Rapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya:

1. Meningkatkan kerukunan dan kebersamaan  sesama warga 
2. Memperkuat Kelembagaan dalam keorganisasian pada pengurus RT. 27  dengan membentuk dan memfungsikan seksi-seksi  seperti Keamanan, Kepemudaan, PKK dan lainnya
3. Membentuk dan meningkatkan kegiatan keagamaan  serta memberdayakan generasi muda dalam wadah keorganisasian seperti karang taruna dan kegiatan kepemudaan lainnya.
4. Memberikan Pengawasan dan perhatian khusus kepada warga dan penyewa rumah yang dicurigai. 
5. Meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap lingkungan dengan membentuk poskamling, dan bagi tamu yang datang 1x24 jam wajib lapor diri kepada ketua RT.
6. Secepatnya mengkoordinasikan setiap kerawanan dan kejadian tindak  kriminal kepada aparat berwenang.

Pergantian Pengurus RT. 22 Kelurahan Kuripan

Warga RT. 22 sambil menunggu warga yang lain datang dalam acara penggantian Ketua RT.22

Warga mendapat arahan dari Lurah Kuripan seputar mekanisme 

pemilihan ketua RT serta tugas dan fungsi ketua RT

                                          Proses perhitungan suara dari 3 (tiga) calon ketua RT

                                          Hasil Penghitungan suara :

                                          1. Bapak Muhadi       perolehan suara sebanyak : 39 suara

                                          2. Bapak  H. Akhyad perolehan suara sebanyak : 11 suara

                                          3. Bapak Hayat          perolehan suara sebanyak :   1 suara

Bapak Lurah dan salah satu Anggota Dewan Kelurahan bapak Wijaya dan Ketua RT. 22 

Ucapan Selamat kepada Ketua RT terpilih Bapak Muhadi dan 

terbentuknya kepengurusan RT yang baru

                                      Kepengurusan RT.22 

                                      Ketua         :  Muhadi

                                      Sekretaris   :  H. Akhyad

                                      Bendahara  :  Hayat

Pembinaan PKK Kota Banjarmasin di Kelurahan Kuripan pada tanggal 31 Oktober 2012

       Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui “Kelompok Dasa wisma”, yaitu kelompok 10 – 20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina 10 rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini harus disampaikan kepada kelompok PKK setingkat diatasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Kelurahan.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah para relawan, yang tidak menerima gaji, baik perempuan maupun laki-laki, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK.  Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumahtangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Ia tidak hanya mengurus soal kehidupan rumahtangganya dan mengasuh anak saja. Banyak diantara ibu rumahtangga yang membantu suami disawah, bahkan berusaha menambah pendapatan keluarga dengan berjualan.

       Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan tehnis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Sebagai bentuk realisasi Program Kerja Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin tahun 2012, 

bahwa Tim Penggerak PKK  akan mengadakan Pembinaan 10 Program Pokok PKK 

Salah satu tujuan diadakannya pembinaan 10 Program Pokok PKK tingkat Kelurahan 

 antara lain untuk meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia 

khususnya Kader PKK yang ada di Wilayah Kelurahan Kuripan. 

Nah nih.... BapakYulianus mau foto bersama dengan ibu-ibu PKK 

apa mungkin ada bapak PKK  oh... jadi sekretaris PKK rupanya. 

Ibu-ibu PKK Kota Banjarmasin  bersama staf  Kelurahan Kuripan 

 menikmati hidangan yang disediakan,.. terimakasih bu ya. atas kunjungan dan binaannya

Kenapa bu Betty lagi ada yang diungutankan kah pian?

SBY Janjikan May Day sebagai Hari Libur Nasional

          Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan kepada para buruh akan menetapkan May Day atau Hari Buruh 1 Mei sebagai hari libur nasional. Saat ini, SBY sedang mempersiapkan keputusan presiden untuk meresmikan Hari Buruh sebagai hari libur. "Insya Allah mulai tahun depan Hari Buruh 1 Mei sebagai hari libur," ujar kepada ribuan buruh PT Maspion di Aloha, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 1 Mei 2013. 

Dikatakan SBY, dari 10 negara di ASEAN, sudah delapan negara di antaranya yang menjadikan Hari Buruh sebagai hari libur. Hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang belum menetapkan.

Rombongan Presiden terdiri dari Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan. Turut pula mendampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah. 

Sebelum bertemu buruh, Presiden menemui Presiden Direktur PT Maspion, Alim Markus dan para direksi. Setelah itu, SBY menyampaikan pidatonya di hadapan ribuan buruh Maspion. Dalam pidatonya, SBY memberikan apresiasinya kepada Maspion yang telah mencetak lapangan pekerjaan, memberikan kesejahteraan yang makin baik dan membayar pajak ke negara.

Menurutnya, perekonomian bangsa ini terus tumbuh sehingga dunia usaha pun terus berkembang. "Negara dapat penerimaan yang lebih baik, maka secara moral kita berkewajiban untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pekerja," kata Presiden. Presiden juga mendukung Maspion untuk terus mengembangkan bisnis dan berkontribusi untuk ekonomi Indonesia.

Usai berpidato, SBY pun makan nasi kotak bermenu sama dengan para buruh. Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan ke PT Unilever di kawasan Rungkut Industri, Surabaya. Penjagaan ketat pun diberlakukan. TEMPO.CO, Surabaya

Program P2KP di Kelurahan Kuripan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal social (capital social) kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, BKM selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin

kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Tujuan Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP  adalah sebagai berikut:

a.  Mewujudkan masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri”, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;

b.  Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat;

c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan  kemiskinan;

d. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran

  

Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP  adalah sebagai berikut:

a.   Terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan  akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;

b.   Tersedianya PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program

      penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;

c.   Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran

 Papan nama  Proyek dari KSM RT. 11   Program P2KP 

                                           Pembuatan Gerobak Sampah yang baru selesai dikerjakan 

oleh masyarakat /KSM dilingkungan  RT. 13

Realisasi kegiatan sarana jalan yang dilakukan oleh masyarakat / KSM di l;ingkungan RT.11 

( Bersama Babinkamtibmas Bpk Riyanto dan  salah satu Pengurus BKM Bpk Bahran

 monitoring kegiatan KSM)

Peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

harus terus ditingkatkan dan dikembangkan.

“Peran Polmas dengan segala permasalahannya harus terus agar polmas semakin maju dan dapat menciptakan kondisi kemitraan yang lebih baik antara polisi dengan masyarakat, Forum komunikasi antara polisi dan masyarakat perlu terus diintensifkan sehingga segala sesuatu yang terjadi di masyarakat serta dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.

Polmas merupakan suatu filsafat dan strategi yang perwujudannya bermacam-macam seperti hubungan antara polisi dengan masyarakat untuk meningkatkan kemitraan dan memelihara keamanan. Pada prinsipnya, polmas harus berlaku di setiap sektor dan hal itu merupakan tantangan bagi polisi dimana harus mampu menunujukkan aspek-aspek perubahan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sikap maupun perilaku

Ada beberapa hal yang harus dikoreksi dalam pelaksanaan program polmas yaitu pada tingkat mikro dan di tingkat makro. “Untuk tingkat mikro sangat dipengaruhi hubungan antara polisi dan masyarakat itu sendiri, sedangkan pada tingkat makro sangat diperngaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan politik pada tingkat nasional dan hubungan antar instansi serta apa saja yang dilihat dan dipelajari oleh masyarakat.

Silaturahim Bersama Ketua RW, Ketua RT Kelurahan Kuripan
dengan  Kepolisian / Koramil Sektor Banjarmasin Timur

Kunjungan Kerja dan sosialisasi ke masyarakat tentang Kamtibmas di lingkungan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur bersama unsur Kepolisan sektor Banjarmasin Timur dan Babinsa  Koramil Banjarmasin Timur 

Unsur pengurus Dewan Kelurahan Kuripan , RW dan RT  tekun mendengarkan  sosialisasi  tentang kamtibmas

Seyogyanya terus dilakukan bersama agar dapat tercipta keharmonisan  antara masyarakat dengan  instansi  terkait 

Bina Keluarga Balita 

BKB, atau bina keluarga balita, merupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Anda jangan kecele, BKB ini tidak sama dengan PAUD(Pendidikan anak usia dini) ataupun TPA karena sasaran dari BKB ini adalah keluarga/orangtua yang memiliki anak balita 0-5 tahun.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan sikap orang tua serta anggota keluarga untuk mempersiapkan pendidikan anak usia nol (0) sampai dengan bawah lima tahun, dalam rangka menumbuhkembangkan kecerdasan balita.

Sebagai orang tua baru, atau orangtua muda, banyak diantara saudara kita yang tidak mengenyam pendidikan secara memadai, belum memahami pola asuh dan tumbuh kembang anak yang baik.  Untuk itu, pemerintah menyediakan program ini untuk mereka sehingga akan memberikan manfaat kepada mereka. Apa sih manfaat ikut BKB? Ternyata dengan mengikuti program ini menjadi lebih pandai mengurus dan merawat anak, pandai membagi waktu dan mengasuh anak. Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak, serta meningkatnya keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anak balita.

Yang menjadi alasan utama, mengapa orang tua yang punya Balita harus mengetahui pola asuh anak, adalah pembentukan karakter sejak dini. Sebagai masa yang merupakan tahap awal dari kehidupan seseorang, masa balita dipandang penting karena di masa inilah diletakkan dasar-dasar kepribadian yang akan memberi warna ketika kelak balita tersebut tumbuh dewasa. Disinilah peran orangtua sangat diperlukan dalam membina dan memantau tumbuh kembang anak.

Sebagai orang yang paling dekat dengan Balita, sosok ibu lah yang lebih banyak mengetahui perkembangan anaknya. Apa jadinya jika seorang ibu tidak memiliki pengetahuan tentang pola asuh dan tumbuh kembang anaknya? Bukan tidak mungkin, sosok-sosok koruptor yang kini menghuni negeri ini, tidak diperhatikan tumbuh kembangnya karena kesibukan orang tua mereka.

Bagi anda, sekali lagi, yang peduli dengan kemajuan bangsa ini, yuk mari ajaklah tetangga-tetangga anda untuk mengikuti kegiatan ini.

Sekedar berbagi pengetahuan dengan anda semua para pembaca, berikut ini adalah sebagian kecil materi dalam BKB yang diberikan kepada ibu balita.

• Perkembangan Fisik Anak yang dipantau dalam KKA (Kartu Kembang Anak)
• Gerakan kasar dan gerakan halus anak balita 0 – 24 bulan
• Kemampuan pengamatan anak balita
• Komunikasi Aktif dan Pasif pada balita
• Perkembangan Kecerdasan Balita
• Kemampuan Menolong diri sendiri pada Balita, serta
• Tingkah laku sosial anak

Teknis kegiatan ini adalah dari dan untuk anggota BKB. Dalam satu kelompok BKB ditunjuk satu atau beberapa kader yang bertugas untuk menyampaikan materi penyuluhan. Biasanya, kegiatan BKB ini terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan anak seperti TK, TPA, ataupun PAUD. Jadi, dengan ikut BKB, anak dan ibu sama-sama pintar.

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Melati III

Kelurahan Kuripan Banjarmasin

Kader BKB dalam memberikan pelayanan pada Ibu dan anak
melalui permainan Edukatif APE  ( Agustus 2012 )

Belajar sambil bermain itulah yang selalu dilakukan
oleh kader BKB dalam kegiatannya

Foto Bersama Ketua PKK dan Lurah Kuripan selaku pembina  dalam kegiatan BKB

Pos Pelayanan Terpadu

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu)

Adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa.

”Pelayanan kesehatan terpadu (yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya disebut dengan Pos pelayanan terpadu (Posyandu)”. Konsep Posyandu berkaitan erat dengan keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya. (Departemen kesehatan, 1987:10).

Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita (imunisasi, timbang berat badan) dan orang lanjut usia (Posyandu Lansia), dan lahir melalui suatu Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan dicanangkan pada sekitar tahun 1986. Legitimasi keberadaan Posyandu ini diperkuat kembali melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Juni 2001 yang antara lain berisikan “Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu” yang antara lain meminta diaktifkannya kembali Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu di semua tingkatan administrasi pemerintahan. Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh perubahan lingkungan strategis yang terjadi demikian cepat berbarengan dengan krisis moneter yang berkepanjangan.

Tujuan Posyandu

Menurut Depkes tujuan diselenggarakan Posyandu adalah untuk:

§  Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran.

§  Mempercepat penerimaan NKKBS.

§ Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

Lagu “ Aku Anak Sehat “

Dalam kampanye untuk memperkenalkan Posyandu kepada masyarakat, sebuah lagu diciptakan oleh AT Mahmud berjudul "Aku Anak Sehat". Lagu ini menjadi lagu temaiklan Posyandu di televisi dan radio

Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Melati III Kelurahan Kuripan

Kader memberikan makanan berupa bubur ayam kepada Balita sebagai gizi tambahan 
dan terimakasih atas kepeduliannya dalam menjaga kesehatan anak dan keluarga 
mau hadir di setiap kegiatan Posyandu   

Menunggu giliran untuk dimunisasi terhadap anak Balitanya
Untuk Ibunya ntar... malam aja ya............ 

Bu Bidan lagi memberikan penuyampaian pesan kepada Ibu-ibu balita tentunya masalah kesehatan
bukan masalah.............. Surat Nikah kale.... 

Nah nih............... siapa yang mau ditimbang 

Di Tensi dulu ya.bu  darahnya naik apa turun